Deklarasi Parliamentary Watch FL2MI

Indonesia adalah negeri kaya dengan segudang potensi yang dimiliki. SDM yang dimiliki begitu banyak dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan SDA yang tak terkalahkan menunggu untuk dikelola dengan baik. Semua potensi dan kekayaan tersebut menunggu kebijakan dan pemberdayaan yang tepat agar dapat dioptimalkan bagi kepentingan rakyat dan negara, demi terciptanya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Trias politika yang menyeimbangkan kekuasaan memerlukan keseimbangan dari ketiga sudut. Legislatif menjadi bagian yang memberikan kelegalan konstitusi untuk sebuah kebijakan yang seharusnya pro-rakyat, dan bukan sebaliknya. Sayangnya, saat ini, lembaga legislatif kita yang terhormat – MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta DPD – masih memiliki banyak catatan yang harus diperbaiki dan diselesaikan. Berikut adalah sebagian kecil PR-PR dan hal-hal yang harus diperbaiki oleh lembaga legislatif kita yang terhormat :

1. Reformasi Agraria dan UU P3H yang Bermasalah

Amanat ini telah tertanam dalam UUD NKRI 1945 Pasal 3 yang dijelasakan dalam UUPA No. 5 tahun 1960 yang diselesaikannya oleh Pemerintahan Indonesia yang dalam hal ini adalah Badan Pertahanan Indonesia. Hal ini jelas tidak pro dengan rakyat bahkan menyengsarakan rakyat. Pola usaha perusahaan BUMN di bidang perkebunan dan kehutanan yang luas menjadi tata niaga industri di bidang hutan dan perkebunan yang mematikan usaha rakyat. Negara seharusnya mendukung perbaikan untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia bukan menjajah pribumi.

2. UNDANG UNDANG MD3 (UU No. 27 th 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang mengebalkan Lembaga Legislatif dari Kontrol Semua Pihak.

Lembaga legislatif, memang, mempunyai kewenangan untuk membuat konstitusi. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk mengebalkan posisi lembaga legislatif dari kontrol masyarakat Indonesia. Kontrol sosial ini sangat perlu untuk memastikan bahwa mereka yg mewakili rakyat Indonesia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, saat control sosial itu dihilangkan – bahkan dihancurkan, apa kita bisa jamin WAKIL RAKYAT itu bisa tetap jadi WAKIL RAKYAT?

3. Kapitalisme Pendidikan yang Tertanam dalam UU No. 20 tahun 2003.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tertanam dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi kita. Kapitalisasi pendidikan yang tertanam dalam UU ini akan menjadi benteng kita dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945. Pendidikan yang murah, terjangkau dan merakyat harusnya menjadi hal yang dikedepankan bukan ditinggalkan. Sehingga kesenjangan tingkat pendidikan tidak semakin meningkat, yang KAYA bisa BELAJAR, yang MISKIN semakin TERTINGGAL.

Tiga hal tersebut – yang begitu krusial bagi kita – hanyalah secuil dari tugas lembaga legislatif yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan. Kami menyadari bahwa perlu adanya lembaga kontrol sosial yang memiliki konsen untuk mengawasi kinerja MPR, DPR dan DPRD. Mengawasi dengan berani; mengawasi dengan hati, cinta serta nurani; demi Indonesia yang sejahtera.

Atas kesadaran akan hal tersebut, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), pada tanggal 26 September 2014 di Banjarmasin mendeklarasikan diri untuk:

MENJADI LEMBAGA YANG KONSEN DAN KONTINYU UNTUK MENGAWASI KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF
melalui program besar kami “PARLEMENTARY WATCH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>