UU KM UGM No.3 Tahun 2016

UU KM UGM No.3 Tahun 2016

UNDANG- UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PARTAI MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang:

a. bahwa dalam melaksanakan kaidah-kaidah demokrasi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
perlu diberi payung hukum;

b. bahwa Partai Mahasiswa Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu wujud partisipasi mahasiswa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

c. bahwa Undang–Undang KM UGM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 4 Tahun 2014
tentang Partai Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan mahasiswa; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c perlu membentuk Undang–Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tentang Partai Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, dan PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Partai Mahasiswa.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota dan mahasiswa melalui pemilihan raya mahasiswa.
2. Anggaran Dasar Partai Mahasiswa, selanjutnya disebut AD, adalah peraturan dasar Partai Mahasiswa.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Mahasiswa, selanjutnya disebut ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari AD.
4. Struktur Kepengurusan Partai Mahasiswa, adalah struktur yang sudah terbentuk dalam kepengurusan partai mahasiswa.
5. Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut KM UGM, adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut BEM KM UGM, adalah lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KM UGM.

7. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut SM KM UGM, adalah lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KM UGM.
8. Presiden Mahasiswa UGM adalah pemimpin tertinggi BEM KM UGM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KM UGM.
9. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut KPUM KM UGM, adalah lembaga penyelenggara Pemilwa di tingkat universitas yang bersifat independen.
10. Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut Pemilwa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Partai Mahasiswa Baru adalah partai mahasiswa yang baru didirikan di UGM atau tidak mengikuti Pemilwa satu tahun sebelumnya atau lebih.


BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI MAHASISWA
Pasal 2

(1) Menyerahkan AD dan ART Partai Mahasiswa serta Struktur Kepengurusan Partai Mahasiswa kepada Presiden Mahasiswa UGM.
(2) Partai Mahasiswa didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Mahasiswa UGM yang berasal dari fakultas/ Sekolah Vokasi yang berbeda.
(3) Pendiri dan pengurus Partai Mahasiswa dilarang merangkap sebagai anggota Partai Mahasiswa lain.
(4) AD dan ART sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disimpan oleh Presiden Mahasiswa UGM sebagai arsip dokumen KM UGM.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pembentukan Partai Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Mahasiswa UGM.

BAB III
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI MAHASISWA
Bagian kesatu
Umum

Pasal 3


(1) Pendaftaran Partai Mahasiswa dilakukan oleh pengurus Partai Mahasiswa bersangkutan kepada KPUM KM UGM yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa UGM.
(2) Pendaftaran dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh KPUM KM UGM.

Pasal 4

(1) Pendaftaran Partai Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11, harus menyerahkan kelengkapan administratif yaitu :
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
b. nama partai;
c. lambang gambar partai;
d. daftar nama pendiri partai yang masing-masing disertai fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
e. daftar nama seluruh pengurus partai yang masing-masing disertai fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
f. laporan kondisi keuangan terakhir beserta perincian;
g. alamat sekretariat serta jalur kontak yang jelas;
h. program kerja partai selama satu tahun; dan
i. surat pernyataan kesanggupan menjadi partai yang aktif sepanjang tahun.
j. mengumpulkan minimal 350 fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dari
10 fakultas yang berbeda dengan persyaratan setiap fakultas minimal 20 KTM; 
k. satu KTM hanya boleh digunakan untuk syarat pembentukan satu partai mahasiswa.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
a. asas dan ciri partai;
b. ideologi partai;
c. visi dan misi partai;
d. nama, lambang dan tanda gambar partai;
e. tujuan dan fungsi partai;
f. organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan;
g. kepengurusan partai;
h. peraturan dan keputusan partai;
i. keuangan partai;
j. sistem kaderisasi;
k. mekanisme perekrutan anggota Partai Mahasiswa;
l. mekanisme pemberhentian anggota partai mahasiswa; dan
m. mekanisme penyelesaian sengketa internal partai mahasiswa.
(3) Kepengurusan partai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g harus memenuhi:
a. pada tingkat universitas sekurang-kurang terdiri atas ketua, sekretaris jenderal,bendahara, dan kaderisasi;
b. pada tingkat fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan penanggung jawab kaderisasi;
c. kepengurusan tingkat fakultas sekurang-kurangnya berada di sembilan fakultas yang berbeda.
(4) Laporan kondisi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat dengan konsep pemasukan dan pengeluaran untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir ketika pendaftaran partai mahasiswa dilakukan.
(5) Lambang partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. nama dan lambang: seseorang;
b. agama tertentu;
c. negara Republik Indonesia;
d. Universitas Gadjah Mada;
e. partai politik nasional Republik Indonesia;
f. lembaga internal kampus;
g. lembaga/ badan nasional;
h. lembaga/ badan internasional;
i. merek dagang;
j. partai mahasiswa lain; dan
k. gerakan separatis dan/ atau organisasi terlarang.

Bagian Kedua
Ambang Batas Suara

Pasal 5


Partai Mahasiswa yang telah mengikuti Pemilwa UGM satu tahun sebelumnya dan memenuhi perolehan suara sekurang-kurangnya sejumlah 4 % dari jumlah suara sah hasil Pemilwa UGM dapat mengikuti Pemilwa satu tahun berikutnya dengan menyerahkan syarat administratif sesuai poin a, b, c, e dan g pada Pasal 4 ayat (1) .

Bagian Ketiga
Partai yang Tidak Lolos Ambang Batas Suara


Pasal 6


(1) Partai Mahasiswa yang tidak lolos Ambang Batas Suara pada Pemilwa tahun sebelumnya dianggap sebagai Partai Mahasiswa baru.
(2) Pendaftaran Pemilwa untuk Partai Mahasiswa yang tidak lolos Ambang
Batas Suara mengikuti mekanisme pendaftaran Partai Mahasiswa baru
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Penetapan Partai Mahasiswa
Pasal 7
(1) KPUM KM UGM berkewajiban menerima dan melakukan penelitiandan/atau verifikasi pendaftaran pendirian partai mahasiswa yang telahmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Penelitian dan atau verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanpaling lama 7 hari sejak ditutupnya masa pendaftaran.
(3) Pengesahan partai mahasiswa oleh KPUM KM UGM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Apabila kelengkapan administratif belum memenuhi syarat, maka partaimahasiswa berhak melengkapi kelengkapan hingga masa pendaftaran ditutup.
(5) Pengesahan partai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di kesekretariatan KM UGM.
(6) Hasil ketetapan wajib dipublikasikan oleh KPUM KM UGM di tiap fakultas dan tempat-tempat strategis yang ada di lingkungan kampus UGM.

BAB IV
PENYESUAIAN PERUBAHAN PARTAI MAHASISWA
Pasal 8
(1) Dalam hal terjadi perubahan hal-hal yang terkait dengan kelengkapan administratif pada Partai Mahasiswa maka pengurus partai wajib segera melaporkan perubahan tersebut kepada Presiden Mahasiswa UGM paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadi perubahan untuk dilakukan penyesuaian.
(2) Dalam hal terjadi pembubaran ataupun penggabungan partai maka pengurus partai wajib untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Presiden Mahasiswa UGM paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadi pembubaran ataupun penggabungan untuk dilakukan penyesuaian.

(3) Dalam hal terjadi keterlambatan melaporkan sebagai mana dimaksud ayat 1 dan 2, Presiden Mahasiswa UGM wajib mengeluarkan keputusan akibat keterlambatan.
(4) Penggabungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
dengan cara:
a. bergabung membentuk Partai Mahasiswa yang baru dengan nama, lambang baru; atau
b. bergabung dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar salah satu Partai Mahasiswa yang ikut bergabung.
(5) Partai Mahasiswa yang melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib untuk mengikuti proses pendaftaran dari awal layaknya pendaftaran partai baru.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai mahasiswa maka penetapan partai mahasiswa akan dikembalikan pada AD/ ART Partai Mahasiswa yang bersangkutan.
(7) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pengurus KM UGM tidak mempunyai hak untuk ikut berperan aktif.
(8) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tetapi belum menemukan penyelesaian dan dinilai berpotensi mengganggu jalannya Pemilwa, mengakibatkan Partai Mahasiswa yang bersangkutan kehilangan kesempatannya menjadi peserta Pemilwa melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh KPUM KM UGM.


BAB V
FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI MAHASISWA
Pasal 9
Partai Mahasiswa berfungsi sebagai :
a. sarana pendidikan politik bagi anggotanya secara khusus dan mahasiswa UGM secara umum agar sadar akan hak dan kewajibannya;

b. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik mahasiswa dalammerumuskan dan menetapkan kebijakan KM UGM;
c. partisipasi politik mahasiswa UGM;
d. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dalam KM UGM melalui mekanisme demokrasi;
e. sarana penciptaan iklim kampus yang kondusif dan mewujudkan persatuan dan Kesatuan mahasiswa UGM; dan
f. penjagaan nilai-nilai luhur UGM.

Pasal 10
Partai Mahasiswa berhak :
a. menjadi peserta dalam Pemilwa dengan memperhatikan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang terkait;
b. memperoleh perlakukan yang sama, sederajat dan adil dari KM UGM;
c. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di Lembaga legislatif
mahasiswa di tingkat universitas dengan memperhatikan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
d. mengajukan calon Presiden Mahasiswa UGM di tingkat universitas dengan memperhatikan ketentuan yang ada di peraturan perundangundangan
yang terkait.


Pasal 11
Partai Mahasiswa berkewajiban :
a. melaksanakan fungsi sebagai Partai Mahasiswa dengan amanah dan tanggung jawab;
b. secara aktif meningkatkan pemahaman mahasiswa UGM secara umum tentang KM UGM dan segala produk intelektual politis yang ada di dalamnya;
c. memelihara dan mempertahankan keutuhan mahasiswa UGM dan KM UGM;

d. menjunjung tinggi identitas bangsa, penegakan hukum, dan nilai luhur UGM;
e. menyukseskan penyelenggaraan Pemilwa;
f. menjaga ketertiban anggotanya; dan
g. membina komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademika UGM.
Pasal 12
(1) Keanggotaan Partai Mahasiswa bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif.
(2) Anggota aktif Partai Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif yang masih terdaftar dalam kegiatan akademis UGM.
(3) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Mahasiswa diatur di dalam AD dan ART Partai Mahasiswa.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 13
(1) Partai Mahasiswa dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
e. nama atau gambar seseorang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang Partai Politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, atau lambang Partai Mahasiswa lain di Universitas Gadjah Mada.

(2) Partai Mahasiswa dilarang mencantumkan asas dan/ atau ciri dan/atau ideologi Partai Mahasiswa yang bertentangan dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Partai Mahasiswa dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. melakukan kegiatan yang bertentangan degan peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada;
d. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14
Pelanggaran oleh Partai Mahasiswa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi berupa penghilangan hak untuk mengikuti Pemilwa pada tahun yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Partai mahasiswa yang telah diakui keberadaannya menurut UndangUndang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Partai Mahasiswa dan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terkait, wajib menyesuaikan dengan ketentuan undangundang ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berlakunya undangundang ini.

Sejarah Senat KM UGM

Pada zaman orde baru, Keluarga Mahasiswa UGM  merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup “mengerikan” yakni Dewan Mahasiswa (DM). Pada tahun 1978 Dewan Mahasiswa secara bersamaan di bekukan oleh rezim Orde Baru. Dewan Mahasiswa dianggap sangat politis dan berani menentang kebijakan yang akhirnya berbuah malapetaka 15 Januari (Malari). Daoed Joesoef selaku mentri pendidikan pada saat itu,  menyatakan dengan keras bahwa Dewan Mahasiswa harus di bubarkan.

            Dewan Mahasiswa UGM memiliki struktur kelembagaan yang apa ada nya namun sangat powerful. Setelah dibubarkan pada tahun 1978, terjadi kevakuman aktivisme internal pada tahun 1980. Ide untuk memunculkan kembali lembaga di tingkat kampus terjadi di akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1987 muncul sebuah forum bernama Forum Komunikasi Sema/BPM. Forkom Sema/BPM inilah melahirkan Senat Mahasiswa UGM pada tahun 1991.Forum ini di prakasai oleh tokoh mahasiswa diantaranya, Sugeng Bahagijo (Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat), Abdul Latief ( Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan Mohammad Saefuddin ( Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Geografi).

            Senat Mahasiswa UGM pada awalnya adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa biasa, dengan menjalankan peran legislatif. Senat Mahasiswa kemudian menjadi lembaga tertinggi di UGM menggantikan peran Dewan Mahasiswa, namun memegang fungsi Legislatif. Ketua Umum SM UGM pertama ialah Muhammad Khoiril Umar dari Fakultas Ekonomi, Iwan Samariansyah sebagai Sekretaris Jendral Senat Mahasiswa dari fakultas Geografi.

            Pada masa Anies Baswedan yang pada saat itu memimpin, format baku Senat Mahasiswa mulai berdiri.dengan melakukan reformasi kelembagaan Senat Mahasiswa UGM dengan membentuk BEM UGM  sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif dalam wadah Keluarga Mahasiswa UGM.